Diduga Sekongkol Kuras Hak Rakyat, SPBU Bungkal Malang Inhu dan Sosok 'Nda' Terancam Pidana Penjara & Denda Rp60 juta

jejakhukum.my.id |  INDRAGIRI HULU - Publik mendesak Kapolres Indragiri Hulu (Inhu), Riau, untuk segera turun tangan memberantas dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diduga beroperasi secara terang-terangan di SPBU 14.293.6131 Bungkal Malang. SPBU yang berlokasi di Jalan Air Molek - Taluk Kuantan, Desa Bungkal Malang, Kecamatan Kelayanng Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau ini Diduga kuat aktifitas SPBU tersebut rutin lakukan penyalahgunaan distribusi Biosolar dan Pertalite bersubsidi secara masif, Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan penelusuran Tim investigasi jejahukum.my.id dilapangan, praktik penyimpangan ini diduga telah berlangsung secara sistematis. Seorang warga berinisial IR yang bermukim di sekitar lokasi mengungkapkan bahwa pada malam hari, SPBU 14.293.6131 Kerap melayani pengisian BBM bersubsidi jenis solar yang diduga untuk kebutuhan pelangsiran menggunakan armada truk Mitsubishi Colt Diesel dan mobil Mitsubishi station mini bus  L300.

Jika praktik ini dibiarkan, negara berpotensi mengalami kerugian finansial yang besar, Selain itu, masyarakat kecil yang seharusnya berhak menikmati subsidi justru dirugikan akibatvkelamgkaan BM di lapangan.

Indikasi Modus Operandi di Lapangan

Dari hasil pemantauan dan informasi yang dihimpun tim lapangan, terdapat sejumlah pola yang diduga digunakan untuk menyiasati penyaluran BBM bersubsidi:

1. Pengisian berulang: Kendaraan Pelansir diduga keluar area SPBU secara berulang kali dalam satu malam untuk menguras kuota BBM bersubsidi. 

2. Tangki Kendaran yang telah dimodifikasi sedemikian rupa dipakai penglansir  buat ngelansir BBM subsidi.

Modifikasi Tangki: Sejumlah kendaraan pengangkut disinyalir telah memodifikasi kapasitas tangki bahan bakar agar mampu menampung solar bersubsidi melebihi batas wajar.

3. Penyalahgunaan Kode QR: Pengisian dalam jumlah besar diduga memanfaatkan lebih dari satu kode QR (QR Code) untuk mengelabui sistem pencatatan resmi.

4. Penimbunan untuk Industri: BBM bersubsidi hasil lansiran tersebut diduga ditimbun sementara sebelum dijual kembali dengan harga non-subsidi kepada pihak industri demi meraup keuntungan besar.

Sumber warga di lapangan menyebut nama berinisial " Nda" sebagai sosok yang paling santer dikaitkan dengan kepemilikan armada Pelansir di lokasi tersebut. Sosok berinisial Nda ini disinyalir mampu mengumpulkan hingga empat (4) ton solar bersubsidi dalam satu malam saat SPBU beroperasi.

Terjadinya persoalan aksi kegiatan pelangsiran BBM yang dilakukan Nda  menjadi sorotan publik. Apakah Kapolres di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) harus tutup mata saja atas aktifitas pengelansiran BBM yang dilakukan Nda di SPBU Bungkal Malang.

Maraknya dugaan aktivitas ilegal tersebut memicu sorotan tajam dari masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu. Publik mempertanyakan ketegasan jajaran kepolisian dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang berlangsung secara terbuka di SPBU Bungkal malang.

"Aparat kepolisian khususnya di tingkat Polsek hingga Polres, harus berani bertindak tegas dan mengusut tuntas sosok berinisial Nda dari hulu ke hilir. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap praktik yang meresahkan masyarakat ini. Penindakan juga tidak boleh tebang pilih, jika pengelola SPBU terbukti melayani penyalahgunaan kode QR di luar ketentuan, maka harus ikut diproses secara hukum," tegas IR.

Ancaman Pidana dan Sanksi administratif

Sebagai pengingat bagi seluruh pihak, penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi merupakan tindak pidana serius sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Jo. Pasal 52 Undang-indang Nomor 22  tahun 20001 tentang minyak dan Gas Bumi (yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja). Pelaku yang terbukti melanggar terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Selain sanksi pidana, BPH Migas juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif tegas berupa pemblokiran kode QR secara permanen hingga penghentian operasional sementara bagi SPBU yang terbukti bersekongkol dalam penyelewengan distribusi.

Hingga berita ini di tayangkan, tim jejakhukum.my.id masih berupaya mengkonfirmasi Kapolres Indragiri Hulu guna meminta tanggapan resmi terkait desakan penindakan tersebut

Upaya konfirmasi kepada pihak pengelola SPBU 14.293.6131 juga telah dilakukan di lokasi, namun pihak yang bersangkutan belum bersedia memberikan keterangan resmi.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak Kepolisian maupun pengelola SPBU 14.293.6131 sesuai dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tim Investigasi.



Postingan populer dari blog ini

Tipikor Polda Riau, Sebut Bahwa Kasus Proyek Seragam Sekolah Senilai 6 Miliar, Yang Menyeret Nama Disdikbud Rohil, Masih Dalam Proses Penyelidikan

Aksi Damai Mahasiswa, Tokoh Adat, dan Simpul Kemelayuan di Depan Kantor Agrinas Riau

Suku Sakai di Duri 13 Diserang Karyawan PT SIS, Konflik Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH Memanas