Ditlantas Polda Riau Bahas Standar Teknis Andalalin Restaurant Sanjaya Nusantara

Oleh -

 

Pekanbaru(jejakhukum.my.id)– Direktorat Lalu Lintas Polda Riau melalui Subdit Kamsel melaksanakan rapat pembahasan dokumen standar teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Restaurant Sanjaya Nusantara yang berada di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Kamis (1/10/2026).


Rapat berlangsung di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 474, Pekanbaru, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.


Kegiatan tersebut dihadiri Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril, S.Pd., M.M., Ps. Kasi Jamen Opsrek Subdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKP Yulius, S.Psi., serta personel Subdit Kamsel Aipda Riyadi.


Rapat juga dihadiri langsung Wakasat Lantas Polresta Pekanbaru dan Kanit Kamsel Polresta Pekanbaru, serta melibatkan pihak manajemen Restaurant Sanjaya Nusantara, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Dinas PUPR Provinsi Riau, dan konsultan perencana dari PT Tamsitec Bangun Nusa.


Dalam pembahasan tersebut, para pihak membahas dokumen standar teknis Andalalin, khususnya terkait potensi dampak kegiatan pembangunan terhadap kondisi lalu lintas di sekitar lokasi serta kebutuhan penanganan dan rekayasa lalu lintas yang diperlukan.


Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Roy Chandra, mengatakan pembahasan dilakukan secara bersama dengan melibatkan pihak manajemen perusahaan dan instansi terkait untuk memastikan aspek lalu lintas menjadi bagian yang diperhatikan dalam rencana pembangunan.


“Pembahasan ini dilakukan bersama dengan pihak terkait, termasuk manajemen perusahaan dan instansi teknis, untuk melihat aspek lalu lintas yang ditimbulkan dari rencana kegiatan serta langkah penanganan yang diperlukan sesuai ketentuan,” ujar Roy Chandra.


Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika melalui Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa pembahasan dokumen standar teknis Andalalin merupakan bagian dari upaya memastikan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas turut menjadi perhatian dalam setiap rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lalu lintas.


“Kami mendorong agar setiap rencana pembangunan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lalu lintas dibahas secara komprehensif bersama instansi terkait. Aspek keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas perlu menjadi perhatian sejak tahap perencanaan, sehingga langkah penanganannya dapat disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar AKBP Dasril.


Menurutnya, koordinasi lintas instansi dan keterlibatan pihak manajemen diperlukan agar setiap aspek teknis dapat dikaji secara bersama serta menghasilkan langkah penanganan lalu lintas yang sesuai dengan kondisi di lapangan.


Melalui rapat tersebut, masing-masing pihak memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangannya dalam rangka pembahasan dokumen standar teknis Andalalin Restaurant Sanjaya Nusantara.

Kegiatan berlangsung aman, lancar dan kondusif.

(Red)

Postingan populer dari blog ini

Tipikor Polda Riau, Sebut Bahwa Kasus Proyek Seragam Sekolah Senilai 6 Miliar, Yang Menyeret Nama Disdikbud Rohil, Masih Dalam Proses Penyelidikan

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Rokan Hilir,- (Jum'at 14/08/2026) Dugaan skandal kepentingan dalam upaya meraih keuntungan pribadi terkait proyek seragam sekolah senilai 6 Miliar, Di tahun 2025 lalu, dan juga indikasi dugaan SPJ Fiktif dalam hal pembelanjaan di kota di bandung, yang kabarnya di tolak oleh pedagang, persoalan tersebut nampaknya menjadi pusat perhatian publik.  Informasi sementara, dalam persoalan ini terhembus kabar tentang  dua nama yang berinisial KS, Dan NR, yang diduga terlibat didalam persoalan tersebut.  Mirisnya, menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Tipikor Polda Riau dan harapan publik jangan sampai perkara ini di 86 kan, publik akan terus mengikuti dan mengawal penanganan perkara ini Menanggapi informasi tersebut, publik langsung melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp terhadap Ade Kuncoro yang merupakan bagian dari Dirkrimsus Polda Riau pada Jum'at  14 Agustus 2026. Dalam keterangan...
Read more »

Aksi Damai Mahasiswa, Tokoh Adat, dan Simpul Kemelayuan di Depan Kantor Agrinas Riau

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Pekanbaru, — Ratusan massa telah berkumpul sejak pagi hari di depan Kantor Agrinas Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan OKM Jamil (belakang MTQ), Selasa (7/4/2026). Mereka terdiri dari mahasiswa, tokoh adat, serta berbagai simpul Kemelayuan yang datang untuk menyuarakan tuntutan keadilan agraria. Aksi damai ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus desakan terhadap pemerintah agar lebih serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria, khususnya yang menyangkut hak ulayat dan konflik lahan yang masih membelit masyarakat adat di Riau. Dengan membawa spanduk dan atribut perjuangan, massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa dan tokoh adat yang menyoroti pentingnya keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hadir dalam aksi tersebut perwakilan masyarakat Rantau Kasai, Batin Tenayan, dan Batin Pengambang yang secara langsung menyuarakan keresahan masyarakat adat ...
Read more »

Suku Sakai di Duri 13 Diserang Karyawan PT SIS, Konflik Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH Memanas

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum| Riau ,— Ketegangan antara masyarakat adat Suku Sakai di kawasan Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, kembali memuncak. Pada Senin, 2 Desember 2025, bentrokan berdarah terjadi antara masyarakat setempat dengan kelompok karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS), dipicu sengketa pengelolaan kebun sawit yang sebelumnya telah disita oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rabu 3 Desember 2025. Kejadian berlangsung di sekitar perkampungan pemda, kawasan Jalan Lintas Raya–Dumai. Bentrokan ini menyebabkan salah seorang warga Suku Sakai mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Latar Belakang Konflik: Kebun Sawit Disita, Panen Tetap Berjalan Satgas PKH sebelumnya menyita kebun sawit PT SIS seluas 732 hektare yang berada di Desa Bumbung dan Pamesi. Sesuai prosedur, aset sitaan tersebut seharusnya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (APN), sebuah badan usaha negara. Namun, penyerahan pe...
Read more »