Warga Desak APH Tindak Tegas Pengolahan Kayu Ilegal DiKuantan Mudik

Oleh -

 

Kuantan Mudik (jejakhukum.my.id)- Pengolahan kayu ilegal (sawmill/somel) yang beroperasi tanpa izin resmi  di desa kasang kecamatan kuantan mudik semakin meresahkan dan terang-terangan menantang hukum, Sabtu (26/09/2026).

Berdasarkan temuan di lapangan, kegiatan ilegal ini diduga kuat dikoordinir oleh seorang oknum berinisial OK.


Praktik pengolahan kayu ilegal ini tidak hanya merusak kelestarian lingkungan dan merugikan negara, tetapi juga terindikasi kuat melibatkan rantai pasok kayu hasil penebangan liar (illegal logging).


Hasil penelusuran dan bukti visual di lokasi kegiatan:

1. Tumpukan Kayu Gelondongan (Log): Ditemukan sejumlah batang kayu berukuran besar yang diduga baru saja ditebang dan ditumpuk di area sekitar perkebunan/area operasional somel di desa kasang.


2. Fasilitas Pengolahan & Pengangkutan: Terlihat pembatas seng di area lokasi pengolahan kayu serta kendaraan truk pengangkut yang siap mendistribusikan hasil olahan kayu tersebut keluar dari kawasan.


3. Dugaaan Keterlibatan Koordinatur: Seluruh alur operasional, mulai dari penerimaan bahan baku kayu hingga distribusi, diduga kuat berada di bawah kendali dan koordinasi oknum berinisial OK.


Aktivitas somel ilegal ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait Kehutanan serta Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.


Atas temuan ini, kami menegaskan dan menuntut:

1. Aparat Penegak Hukum (APH) dan Dinas LHK untuk segera turun ke lokasi, melakukan penindakan tegas, menyegel lokasi somel, serta menyita seluruh barang bukti kayu dan alat operasional di lokasi.

2. Mengusut Tuntas Oknum "OK" yang diduga menjadi koordinator atau aktor di balik beroperasinya somel ilegal ini agar diproses secara hukum tanpa tebang pilih.

3. Mengusut Asal-Usul Kayu guna membongkar jaringan illegal logging yang memasok bahan baku ke lokasi tersebut.


Jika praktik ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan kelestarian hutan. Kami mendesak pihak berwenang untuk bertindak cepat sebelum kerusakan lingkungan semakin meluas.



(Redaksi)

Postingan populer dari blog ini

Tipikor Polda Riau, Sebut Bahwa Kasus Proyek Seragam Sekolah Senilai 6 Miliar, Yang Menyeret Nama Disdikbud Rohil, Masih Dalam Proses Penyelidikan

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Rokan Hilir,- (Jum'at 14/08/2026) Dugaan skandal kepentingan dalam upaya meraih keuntungan pribadi terkait proyek seragam sekolah senilai 6 Miliar, Di tahun 2025 lalu, dan juga indikasi dugaan SPJ Fiktif dalam hal pembelanjaan di kota di bandung, yang kabarnya di tolak oleh pedagang, persoalan tersebut nampaknya menjadi pusat perhatian publik.  Informasi sementara, dalam persoalan ini terhembus kabar tentang  dua nama yang berinisial KS, Dan NR, yang diduga terlibat didalam persoalan tersebut.  Mirisnya, menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Tipikor Polda Riau dan harapan publik jangan sampai perkara ini di 86 kan, publik akan terus mengikuti dan mengawal penanganan perkara ini Menanggapi informasi tersebut, publik langsung melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp terhadap Ade Kuncoro yang merupakan bagian dari Dirkrimsus Polda Riau pada Jum'at  14 Agustus 2026. Dalam keterangan...
Read more »

Aksi Damai Mahasiswa, Tokoh Adat, dan Simpul Kemelayuan di Depan Kantor Agrinas Riau

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Pekanbaru, — Ratusan massa telah berkumpul sejak pagi hari di depan Kantor Agrinas Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan OKM Jamil (belakang MTQ), Selasa (7/4/2026). Mereka terdiri dari mahasiswa, tokoh adat, serta berbagai simpul Kemelayuan yang datang untuk menyuarakan tuntutan keadilan agraria. Aksi damai ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus desakan terhadap pemerintah agar lebih serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria, khususnya yang menyangkut hak ulayat dan konflik lahan yang masih membelit masyarakat adat di Riau. Dengan membawa spanduk dan atribut perjuangan, massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa dan tokoh adat yang menyoroti pentingnya keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hadir dalam aksi tersebut perwakilan masyarakat Rantau Kasai, Batin Tenayan, dan Batin Pengambang yang secara langsung menyuarakan keresahan masyarakat adat ...
Read more »

Suku Sakai di Duri 13 Diserang Karyawan PT SIS, Konflik Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH Memanas

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum| Riau ,— Ketegangan antara masyarakat adat Suku Sakai di kawasan Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, kembali memuncak. Pada Senin, 2 Desember 2025, bentrokan berdarah terjadi antara masyarakat setempat dengan kelompok karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS), dipicu sengketa pengelolaan kebun sawit yang sebelumnya telah disita oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rabu 3 Desember 2025. Kejadian berlangsung di sekitar perkampungan pemda, kawasan Jalan Lintas Raya–Dumai. Bentrokan ini menyebabkan salah seorang warga Suku Sakai mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Latar Belakang Konflik: Kebun Sawit Disita, Panen Tetap Berjalan Satgas PKH sebelumnya menyita kebun sawit PT SIS seluas 732 hektare yang berada di Desa Bumbung dan Pamesi. Sesuai prosedur, aset sitaan tersebut seharusnya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (APN), sebuah badan usaha negara. Namun, penyerahan pe...
Read more »