Plang Peringatan Cuma Pajangan, APH Didesak Tangkap Cukong Utama Tambang Emas Ilegal di Pangean

Oleh -

 

KUANTAN SINGINGI(jejakhukum.my.id) — Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) / penambangan emas ilegal di wilayah Tanah Bekali, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dinilai semakin meresahkan dan terang-terangan mengabaikan hukum, senin (28/09/2026).


Belasan rakit dompeng terekam sedang melakukan aktifitas menambang ilegal di wilayah Tanah Bekali  Kecamatan Pangean,


Meskipun aparat dan pihak berwenang sering melakukan razia dan bahkan membakar alat-alat penambangan emas ilegal dan saat memasang papan plang peringatan larangan penambangan tanpa izin di area tersebut, para pelaku penambangan emas ilegal tampak tak peduli dan terus beroperasi.


Dari narasumber yang tak ingin di sebut nama mengatakan, "abang masuk saja dari jalur yang sudah ada plang peringatan tambang, disitu abang pasti lihat sendiri banyak yang aktif beroperasi, padahal sudah sering razia dan di beri plang peringatan namun sepertinya tidak mempan,." 


Papan peringatan yang secara tegas mencantumkan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar sesuai Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, seolah dianggap angin lalu oleh para pelaku di lapangan.


Aktivitas ilegal yang telah berulang kali diberitakan oleh media massa ini tidak hanya merusak kelestarian lingkungan dan masa depan wilayah setempat, tetapi juga mencoreng wibawa penegakan hukum. Keberanian para pekerja penambang untuk tetap beroperasi diduga kuat karena adanya keterlibatan pemodal utama (cukong) yang menyokong dan mendanai operasional tambang ilegal tersebut.


Oleh karena itu, masyarakat bersama elemen terkait mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak sekadar melakukan penertiban di tingkat pekerja lapangan atau sekadar memasang imbauan.


APH diminta turun tangan secara menyeluruh, bertindak tegas, serta mengusut tuntas hingga menangkap pemodal utama yang menjadi otak di balik keberlangsungan penambangan emas ilegal ini.


Langkah tegas hingga ke akar-akarnya sangat diperlukan agar memberikan efek jera, menghentikan kerusakan lingkungan yang kian parah, dan menegakkan supremasi hukum di Kabupaten Kuantan Singingi.


(Redaksi)

Postingan populer dari blog ini

Tipikor Polda Riau, Sebut Bahwa Kasus Proyek Seragam Sekolah Senilai 6 Miliar, Yang Menyeret Nama Disdikbud Rohil, Masih Dalam Proses Penyelidikan

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Rokan Hilir,- (Jum'at 14/08/2026) Dugaan skandal kepentingan dalam upaya meraih keuntungan pribadi terkait proyek seragam sekolah senilai 6 Miliar, Di tahun 2025 lalu, dan juga indikasi dugaan SPJ Fiktif dalam hal pembelanjaan di kota di bandung, yang kabarnya di tolak oleh pedagang, persoalan tersebut nampaknya menjadi pusat perhatian publik.  Informasi sementara, dalam persoalan ini terhembus kabar tentang  dua nama yang berinisial KS, Dan NR, yang diduga terlibat didalam persoalan tersebut.  Mirisnya, menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Tipikor Polda Riau dan harapan publik jangan sampai perkara ini di 86 kan, publik akan terus mengikuti dan mengawal penanganan perkara ini Menanggapi informasi tersebut, publik langsung melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp terhadap Ade Kuncoro yang merupakan bagian dari Dirkrimsus Polda Riau pada Jum'at  14 Agustus 2026. Dalam keterangan...
Read more »

Aksi Damai Mahasiswa, Tokoh Adat, dan Simpul Kemelayuan di Depan Kantor Agrinas Riau

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Pekanbaru, — Ratusan massa telah berkumpul sejak pagi hari di depan Kantor Agrinas Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan OKM Jamil (belakang MTQ), Selasa (7/4/2026). Mereka terdiri dari mahasiswa, tokoh adat, serta berbagai simpul Kemelayuan yang datang untuk menyuarakan tuntutan keadilan agraria. Aksi damai ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus desakan terhadap pemerintah agar lebih serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria, khususnya yang menyangkut hak ulayat dan konflik lahan yang masih membelit masyarakat adat di Riau. Dengan membawa spanduk dan atribut perjuangan, massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa dan tokoh adat yang menyoroti pentingnya keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hadir dalam aksi tersebut perwakilan masyarakat Rantau Kasai, Batin Tenayan, dan Batin Pengambang yang secara langsung menyuarakan keresahan masyarakat adat ...
Read more »

Suku Sakai di Duri 13 Diserang Karyawan PT SIS, Konflik Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH Memanas

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum| Riau ,— Ketegangan antara masyarakat adat Suku Sakai di kawasan Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, kembali memuncak. Pada Senin, 2 Desember 2025, bentrokan berdarah terjadi antara masyarakat setempat dengan kelompok karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS), dipicu sengketa pengelolaan kebun sawit yang sebelumnya telah disita oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rabu 3 Desember 2025. Kejadian berlangsung di sekitar perkampungan pemda, kawasan Jalan Lintas Raya–Dumai. Bentrokan ini menyebabkan salah seorang warga Suku Sakai mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Latar Belakang Konflik: Kebun Sawit Disita, Panen Tetap Berjalan Satgas PKH sebelumnya menyita kebun sawit PT SIS seluas 732 hektare yang berada di Desa Bumbung dan Pamesi. Sesuai prosedur, aset sitaan tersebut seharusnya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (APN), sebuah badan usaha negara. Namun, penyerahan pe...
Read more »