Mobil XPDC Diduga Bawa Ponsel Selundupan Diamankan di Lampung, Kapolda Lampung Diminta Buka Penanganan Perkara secara transparan tidak ada tutup kasus di tengah jalan

Oleh -


JEJAK HUKUM | LAMPUNG,— Sebuah mobil XPDC yang diduga membawa muatan telepon seluler (ponsel) ilegal ( selundupan ) diamankan aparat penegak hukum Polda lampung di wilayah Lampung.


Informasi yang beredar menyebutkan, kendaraan tersebut terlebih dahulu ditangani oleh jajaran Jatanras sebelum perkara dilimpahkan kepada fungsi Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) dan Reserse Kriminal Umum (Krimum) Polda Lampung untuk proses lebih lanjut.


Dugaan adanya pengangkutan ponsel selundupan dalam jumlah tertentu tersebut kini menjadi perhatian. Publik menunggu kejelasan mengenai asal barang, tujuan pengiriman, pihak yang membawa maupun pemilik barang, serta dasar hukum yang digunakan dalam penanganan perkara.


Yang menjadi sorotan bukan hanya soal keberhasilan pengungkapan, tetapi juga transparansi proses hukum setelah kendaraan dan barang yang diduga terkait diamankan.


Kapolda Lampung diminta memastikan perkara tersebut ditangani secara profesional, terbuka dan sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa perkara berhenti setelah dilakukan penangkapan atau terjadi apa yang kerap disebut publik sebagai “lepas kasus”.


Jika memang ditemukan unsur tindak pidana, masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses hukumnya berjalan, siapa saja yang bertanggung jawab, serta apa saja barang bukti yang telah diamankan.


Karena itu, Kapolda Lampung juga didorong untuk memberikan penjelasan secara terbuka melalui konferensi pers resmi. Langkah tersebut penting agar informasi mengenai kasus ini tidak berkembang menjadi spekulasi dan seluruh proses penanganannya dapat diketahui publik secara proporsional.


Pertanyaan publik sederhana: jika kendaraan dan dugaan barang selundupan tersebut benar telah diamankan, lalu bagaimana perkembangan perkaranya?


Transparansi menjadi penting untuk memastikan setiap perkara ditangani berdasarkan fakta dan hukum, bukan berdasarkan kepentingan tertentu. Penegakan hukum harus berjalan sampai tuntas apabila bukti dan unsur pidananya memang terpenuhi.

Postingan populer dari blog ini

Tipikor Polda Riau, Sebut Bahwa Kasus Proyek Seragam Sekolah Senilai 6 Miliar, Yang Menyeret Nama Disdikbud Rohil, Masih Dalam Proses Penyelidikan

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Rokan Hilir,- (Jum'at 14/08/2026) Dugaan skandal kepentingan dalam upaya meraih keuntungan pribadi terkait proyek seragam sekolah senilai 6 Miliar, Di tahun 2025 lalu, dan juga indikasi dugaan SPJ Fiktif dalam hal pembelanjaan di kota di bandung, yang kabarnya di tolak oleh pedagang, persoalan tersebut nampaknya menjadi pusat perhatian publik.  Informasi sementara, dalam persoalan ini terhembus kabar tentang  dua nama yang berinisial KS, Dan NR, yang diduga terlibat didalam persoalan tersebut.  Mirisnya, menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Tipikor Polda Riau dan harapan publik jangan sampai perkara ini di 86 kan, publik akan terus mengikuti dan mengawal penanganan perkara ini Menanggapi informasi tersebut, publik langsung melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp terhadap Ade Kuncoro yang merupakan bagian dari Dirkrimsus Polda Riau pada Jum'at  14 Agustus 2026. Dalam keterangan...
Read more »

Aksi Damai Mahasiswa, Tokoh Adat, dan Simpul Kemelayuan di Depan Kantor Agrinas Riau

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Pekanbaru, — Ratusan massa telah berkumpul sejak pagi hari di depan Kantor Agrinas Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan OKM Jamil (belakang MTQ), Selasa (7/4/2026). Mereka terdiri dari mahasiswa, tokoh adat, serta berbagai simpul Kemelayuan yang datang untuk menyuarakan tuntutan keadilan agraria. Aksi damai ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus desakan terhadap pemerintah agar lebih serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria, khususnya yang menyangkut hak ulayat dan konflik lahan yang masih membelit masyarakat adat di Riau. Dengan membawa spanduk dan atribut perjuangan, massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa dan tokoh adat yang menyoroti pentingnya keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hadir dalam aksi tersebut perwakilan masyarakat Rantau Kasai, Batin Tenayan, dan Batin Pengambang yang secara langsung menyuarakan keresahan masyarakat adat ...
Read more »

Suku Sakai di Duri 13 Diserang Karyawan PT SIS, Konflik Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH Memanas

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum| Riau ,— Ketegangan antara masyarakat adat Suku Sakai di kawasan Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, kembali memuncak. Pada Senin, 2 Desember 2025, bentrokan berdarah terjadi antara masyarakat setempat dengan kelompok karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS), dipicu sengketa pengelolaan kebun sawit yang sebelumnya telah disita oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rabu 3 Desember 2025. Kejadian berlangsung di sekitar perkampungan pemda, kawasan Jalan Lintas Raya–Dumai. Bentrokan ini menyebabkan salah seorang warga Suku Sakai mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Latar Belakang Konflik: Kebun Sawit Disita, Panen Tetap Berjalan Satgas PKH sebelumnya menyita kebun sawit PT SIS seluas 732 hektare yang berada di Desa Bumbung dan Pamesi. Sesuai prosedur, aset sitaan tersebut seharusnya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (APN), sebuah badan usaha negara. Namun, penyerahan pe...
Read more »