Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di SPBU Mandau Marak, Kinerja Aparat dan Pertamina Dipertanyakan

Oleh -


JEJAK HIKUM| BENGKALIS,– Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diduga kuat dilakukan secara ilegal di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 14.288.619, Jalan Jenderal Sudirman, Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, kini menjadi sorotan tajam publik.


Meski informasi mengenai dugaan penyelewengan ini telah ramai beredar di berbagai media, hingga saat ini belum ada tindakan konkret maupun sikap tegas dari otoritas terkait. Mandeknya penegakan hukum memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai komitmen Polsek Mandau, Polres Bengkalis, dan pihak PT Pertamina (Persero).


Sejumlah warga menyoroti pembiaran yang terkesan disengaja oleh aparat penegak hukum (APH) setempat. Bungkamnya para pemangku kebijakan melahirkan spekulasi negatif di kalangan masyarakat, termasuk adanya dugaan bahwa pihak-pihak terkait sengaja "tutup mata" atau bahkan diduga menerima setoran dari oknum pelaku mafia BBM tersebut.


"Pemberitaan sudah tayang dan menyebar luas, tapi mengapa Kapolsek Mandau, Kapolres Bengkalis, maupun Pertamina seolah tidak mengambil tindakan apa pun? Wajar jika masyarakat mempertanyakan kinerja mereka dan mencurigai adanya kongkalikong di balik pembiaran ini," ujar salah seorang perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya.


Merespons lambatnya penanganan di tingkat lokal, masyarakat mendesak Kapolda Riau untuk segera turun tangan secara langsung. Intervensi dari tingkat polda dinilai mendesak guna membongkar jaringan mafia BBM subsidi di wilayah Kecamatan Mandau dan mengevaluasi kinerja jajaran kepolisian resor setempat agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak luntur.


Masyarakat berharap adanya langkah tegas berupa inspeksi mendadak (sidak), penyegelan SPBU jika terbukti melanggar aturan distribusi, serta tindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pengelola SPBU maupun oknum aparat yang terbukti membekingi aktivitas ilegal tersebut.

Postingan populer dari blog ini

Tipikor Polda Riau, Sebut Bahwa Kasus Proyek Seragam Sekolah Senilai 6 Miliar, Yang Menyeret Nama Disdikbud Rohil, Masih Dalam Proses Penyelidikan

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Rokan Hilir,- (Jum'at 14/08/2026) Dugaan skandal kepentingan dalam upaya meraih keuntungan pribadi terkait proyek seragam sekolah senilai 6 Miliar, Di tahun 2025 lalu, dan juga indikasi dugaan SPJ Fiktif dalam hal pembelanjaan di kota di bandung, yang kabarnya di tolak oleh pedagang, persoalan tersebut nampaknya menjadi pusat perhatian publik.  Informasi sementara, dalam persoalan ini terhembus kabar tentang  dua nama yang berinisial KS, Dan NR, yang diduga terlibat didalam persoalan tersebut.  Mirisnya, menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Tipikor Polda Riau dan harapan publik jangan sampai perkara ini di 86 kan, publik akan terus mengikuti dan mengawal penanganan perkara ini Menanggapi informasi tersebut, publik langsung melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp terhadap Ade Kuncoro yang merupakan bagian dari Dirkrimsus Polda Riau pada Jum'at  14 Agustus 2026. Dalam keterangan...
Read more »

Aksi Damai Mahasiswa, Tokoh Adat, dan Simpul Kemelayuan di Depan Kantor Agrinas Riau

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Pekanbaru, — Ratusan massa telah berkumpul sejak pagi hari di depan Kantor Agrinas Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan OKM Jamil (belakang MTQ), Selasa (7/4/2026). Mereka terdiri dari mahasiswa, tokoh adat, serta berbagai simpul Kemelayuan yang datang untuk menyuarakan tuntutan keadilan agraria. Aksi damai ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus desakan terhadap pemerintah agar lebih serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria, khususnya yang menyangkut hak ulayat dan konflik lahan yang masih membelit masyarakat adat di Riau. Dengan membawa spanduk dan atribut perjuangan, massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa dan tokoh adat yang menyoroti pentingnya keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hadir dalam aksi tersebut perwakilan masyarakat Rantau Kasai, Batin Tenayan, dan Batin Pengambang yang secara langsung menyuarakan keresahan masyarakat adat ...
Read more »

Suku Sakai di Duri 13 Diserang Karyawan PT SIS, Konflik Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH Memanas

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum| Riau ,— Ketegangan antara masyarakat adat Suku Sakai di kawasan Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, kembali memuncak. Pada Senin, 2 Desember 2025, bentrokan berdarah terjadi antara masyarakat setempat dengan kelompok karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS), dipicu sengketa pengelolaan kebun sawit yang sebelumnya telah disita oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rabu 3 Desember 2025. Kejadian berlangsung di sekitar perkampungan pemda, kawasan Jalan Lintas Raya–Dumai. Bentrokan ini menyebabkan salah seorang warga Suku Sakai mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Latar Belakang Konflik: Kebun Sawit Disita, Panen Tetap Berjalan Satgas PKH sebelumnya menyita kebun sawit PT SIS seluas 732 hektare yang berada di Desa Bumbung dan Pamesi. Sesuai prosedur, aset sitaan tersebut seharusnya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (APN), sebuah badan usaha negara. Namun, penyerahan pe...
Read more »