Rektor UNILAK di duga Tidak Petduli atau sembunyi, saat AMPUN geruduk rektorat

Oleh -


Jejak Hukum | Pekanbaru,— Gedung Rektorat Universitas Lancang Kuning (Unilak) mendadak tegang pada Selasa (28/4) siang. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unilak (AMPUN) mengepung gedung utama, namun upaya mereka untuk berdialog menemui jalan buntu. Sang Rektor dituding "lari dan sembunyi" dari tanggung jawab setelah tidak kunjung menampakkan diri menemui massa.


Aksi yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB ini diwarnai dengan orasi-orasi tajam. Mahasiswa datang membawa segudang pertanyaan terkait borok pembangunan dan kebijakan keuangan kampus yang dinilai tidak transparan. Namun, setelah beberapa jam menunggu, tidak ada kejelasan tentang status pimpinan tertinggi universitas.


"Kami datang dengan keresahan. Tapi apa balasannya? Pintu Rektorat terkunci rapat. Apakah begini cara pemimpin akademik bersikap saat mahasiswanya meminta penjelasan?" teriak Koordinator Lapangan, Ahmad Nasir Harahap, di tengah kerumunan massa yang mulai memanas.


Kekecewaan massa memuncak saat mengetahui aspirasi mereka hanya disambut oleh barikade keamanan, tanpa ada kepastian kapan Rektor bisa berdialog. Padahal, ada 6 poin tuntutan krusial yang dibawa, termasuk penurunan kualitas tiga, dugaan kegagalan proyek pembangunan turap yang telah roboh dan penggunaan vendor yang sama pada proyek kelas serbaguna senilai Rp10 miliar yang dinilai bermasalah secara struktur sehingga membahayakan keselamatan. 


"Kami tidak akan diam melihat anggaran Rp10 miliar dipertaruhkan untuk proyek yang diduga kurang perencanaan. Jika Rektor tetap memilih bersembunyi di balik dinding kaca kantornya dan bungkam soal kenaikan SPP serta biaya wisuda yang mencekik, maka jangan salahkan jika massa yang datang nanti akan lebih besar," tambah perwakilan massa aksi lainnya.


Hingga berita ini diturunkan, massa masih menunggu kesempatan berdialog dengan perasaan kecewa yang mendalam. Sikap diam dan absennya Rektor di tengah aksi massa ini dinilai sebagai preseden buruk bagi demokrasi dan keterbukaan informasi di lingkungan kampus kebanggaan masyarakat Riau tersebut.***

Postingan populer dari blog ini

Tipikor Polda Riau, Sebut Bahwa Kasus Proyek Seragam Sekolah Senilai 6 Miliar, Yang Menyeret Nama Disdikbud Rohil, Masih Dalam Proses Penyelidikan

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Rokan Hilir,- (Jum'at 14/08/2026) Dugaan skandal kepentingan dalam upaya meraih keuntungan pribadi terkait proyek seragam sekolah senilai 6 Miliar, Di tahun 2025 lalu, dan juga indikasi dugaan SPJ Fiktif dalam hal pembelanjaan di kota di bandung, yang kabarnya di tolak oleh pedagang, persoalan tersebut nampaknya menjadi pusat perhatian publik.  Informasi sementara, dalam persoalan ini terhembus kabar tentang  dua nama yang berinisial KS, Dan NR, yang diduga terlibat didalam persoalan tersebut.  Mirisnya, menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Tipikor Polda Riau dan harapan publik jangan sampai perkara ini di 86 kan, publik akan terus mengikuti dan mengawal penanganan perkara ini Menanggapi informasi tersebut, publik langsung melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp terhadap Ade Kuncoro yang merupakan bagian dari Dirkrimsus Polda Riau pada Jum'at  14 Agustus 2026. Dalam keterangan...
Read more »

Aksi Damai Mahasiswa, Tokoh Adat, dan Simpul Kemelayuan di Depan Kantor Agrinas Riau

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Pekanbaru, — Ratusan massa telah berkumpul sejak pagi hari di depan Kantor Agrinas Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan OKM Jamil (belakang MTQ), Selasa (7/4/2026). Mereka terdiri dari mahasiswa, tokoh adat, serta berbagai simpul Kemelayuan yang datang untuk menyuarakan tuntutan keadilan agraria. Aksi damai ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus desakan terhadap pemerintah agar lebih serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria, khususnya yang menyangkut hak ulayat dan konflik lahan yang masih membelit masyarakat adat di Riau. Dengan membawa spanduk dan atribut perjuangan, massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa dan tokoh adat yang menyoroti pentingnya keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hadir dalam aksi tersebut perwakilan masyarakat Rantau Kasai, Batin Tenayan, dan Batin Pengambang yang secara langsung menyuarakan keresahan masyarakat adat ...
Read more »

Suku Sakai di Duri 13 Diserang Karyawan PT SIS, Konflik Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH Memanas

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum| Riau ,— Ketegangan antara masyarakat adat Suku Sakai di kawasan Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, kembali memuncak. Pada Senin, 2 Desember 2025, bentrokan berdarah terjadi antara masyarakat setempat dengan kelompok karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS), dipicu sengketa pengelolaan kebun sawit yang sebelumnya telah disita oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rabu 3 Desember 2025. Kejadian berlangsung di sekitar perkampungan pemda, kawasan Jalan Lintas Raya–Dumai. Bentrokan ini menyebabkan salah seorang warga Suku Sakai mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Latar Belakang Konflik: Kebun Sawit Disita, Panen Tetap Berjalan Satgas PKH sebelumnya menyita kebun sawit PT SIS seluas 732 hektare yang berada di Desa Bumbung dan Pamesi. Sesuai prosedur, aset sitaan tersebut seharusnya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (APN), sebuah badan usaha negara. Namun, penyerahan pe...
Read more »