Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau Resmi Lantik Pejabat Manajerial dan Non Manajerial

Oleh -
Jejak Hukum| Pekanbaru – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau kembali melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Manajerial dan Non Manajerial, acara berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat, bertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau sebagai bagian dari upaya penataan dan penguatan organisasi di akhir tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Saat Pelantikan di gelar, dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, sekaligus memimpin pengambilan sumpah jabatan. Sebanyak 19 orang pejabat resmi dilantik untuk menduduki jabatan manajerial dan non manajerial di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan diikuti dengan penuh kesungguhan oleh  pejabat yang dilantik.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah menekankan bahwa jabatan merupakan amanah, kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu tunjukkan kinerja yang optimal, menjunjung tinggi integritas, serta bekerja secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, khususnya mendukung pelaksanaan tugas, dan fungsi pemasyarakatan.

Pengambilan sumpah jabatan merupakan simbol komitmen moral dan etika bagi setiap pejabat saat bertugas, pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai organisasi. Momentum pelantikan in dapat diharapkan menjadi penyemangat baru untuk meningkatkan disiplin, loyalitas, dan sinergi antar unit kerja di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau.

Melalui pelantikan ini , Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau optimistis bahwa jajaran pejabat baru dilantik mampu berkontribusi aktif untuk mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus mendukung tercapainya target kinerja organisasi ke depan. (Gurgur Saut)


Postingan populer dari blog ini

Tipikor Polda Riau, Sebut Bahwa Kasus Proyek Seragam Sekolah Senilai 6 Miliar, Yang Menyeret Nama Disdikbud Rohil, Masih Dalam Proses Penyelidikan

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Rokan Hilir,- (Jum'at 14/08/2026) Dugaan skandal kepentingan dalam upaya meraih keuntungan pribadi terkait proyek seragam sekolah senilai 6 Miliar, Di tahun 2025 lalu, dan juga indikasi dugaan SPJ Fiktif dalam hal pembelanjaan di kota di bandung, yang kabarnya di tolak oleh pedagang, persoalan tersebut nampaknya menjadi pusat perhatian publik.  Informasi sementara, dalam persoalan ini terhembus kabar tentang  dua nama yang berinisial KS, Dan NR, yang diduga terlibat didalam persoalan tersebut.  Mirisnya, menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Tipikor Polda Riau dan harapan publik jangan sampai perkara ini di 86 kan, publik akan terus mengikuti dan mengawal penanganan perkara ini Menanggapi informasi tersebut, publik langsung melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp terhadap Ade Kuncoro yang merupakan bagian dari Dirkrimsus Polda Riau pada Jum'at  14 Agustus 2026. Dalam keterangan...
Read more »

Aksi Damai Mahasiswa, Tokoh Adat, dan Simpul Kemelayuan di Depan Kantor Agrinas Riau

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Pekanbaru, — Ratusan massa telah berkumpul sejak pagi hari di depan Kantor Agrinas Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan OKM Jamil (belakang MTQ), Selasa (7/4/2026). Mereka terdiri dari mahasiswa, tokoh adat, serta berbagai simpul Kemelayuan yang datang untuk menyuarakan tuntutan keadilan agraria. Aksi damai ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus desakan terhadap pemerintah agar lebih serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria, khususnya yang menyangkut hak ulayat dan konflik lahan yang masih membelit masyarakat adat di Riau. Dengan membawa spanduk dan atribut perjuangan, massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa dan tokoh adat yang menyoroti pentingnya keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hadir dalam aksi tersebut perwakilan masyarakat Rantau Kasai, Batin Tenayan, dan Batin Pengambang yang secara langsung menyuarakan keresahan masyarakat adat ...
Read more »

Suku Sakai di Duri 13 Diserang Karyawan PT SIS, Konflik Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH Memanas

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum| Riau ,— Ketegangan antara masyarakat adat Suku Sakai di kawasan Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, kembali memuncak. Pada Senin, 2 Desember 2025, bentrokan berdarah terjadi antara masyarakat setempat dengan kelompok karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS), dipicu sengketa pengelolaan kebun sawit yang sebelumnya telah disita oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rabu 3 Desember 2025. Kejadian berlangsung di sekitar perkampungan pemda, kawasan Jalan Lintas Raya–Dumai. Bentrokan ini menyebabkan salah seorang warga Suku Sakai mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Latar Belakang Konflik: Kebun Sawit Disita, Panen Tetap Berjalan Satgas PKH sebelumnya menyita kebun sawit PT SIS seluas 732 hektare yang berada di Desa Bumbung dan Pamesi. Sesuai prosedur, aset sitaan tersebut seharusnya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (APN), sebuah badan usaha negara. Namun, penyerahan pe...
Read more »