“Isu Penimbunan BBM Dibantah, Pengecekan Pukul 13.30 WIB Nyatakan Lokasi Aman”

Oleh -


Jejak Hukum | Pekanbaru,— Setelah beredar luas informasi yang menuduh adanya gudang penimbunan BBM bersubsidi di Jalan Budi Luhur, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, awak media kembali melakukan pengecekan langsung di lokasi untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Investigasi dilakukan pada siang hari, sekitar pukul 13.30 WIB, guna melihat kondisi terbaru tanpa rekayasa waktu. Jum'at 21 November 2025.


Hasil investigasi menunjukkan bahwa tidak ditemukan aktivitas penimbunan BBM maupun keberadaan gudang seperti yang diberitakan sebelumnya. Lokasi yang dituding sebagai tempat penyimpanan BBM ilegal terlihat dalam keadaan normal, tanpa tanda-tanda aktivitas bongkar muat, drum penampungan, babytank, atau peralatan lain yang biasanya digunakan dalam operasi penimbunan BBM.


Selama berada di lokasi, awak media justru memantau aktivitas kendaraan truk yang hilir mudik melewati kawasan tersebut. Setelah ditelusuri, pergerakan truk itu ternyata menuju pemukiman warga, bukan ke gudang penimbunan. Di belakang lokasi yang dituding sebagai gudang tersebut terdapat dua perumahan besar, yaitu Perumahan Griya Permata Kulim dan Perumahan Khalifah, tempat tinggal banyak sopir truk.


“Truk memang sering lewat karena banyak sopir tinggal di perumahan belakang. Tidak ada gudang BBM di sini,” ungkap seorang warga sekitar ketika dikonfirmasi.


Pengecekan siang hari ini kembali menegaskan bahwa isu penimbunan BBM di lokasi tersebut tidak dapat dibuktikan dan dinyatakan tidak benar. Tidak ada aktivitas mencurigakan maupun indikasi bahwa terjadi penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di area tersebut.


Dengan temuan lapangan yang sudah dilakukan berulang kali, awak media mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Penelusuran serta klarifikasi yang akurat sangat diperlukan agar tidak terjadi penyebaran kabar yang menyesatkan dan menciptakan keresahan publik.

Postingan populer dari blog ini

Tipikor Polda Riau, Sebut Bahwa Kasus Proyek Seragam Sekolah Senilai 6 Miliar, Yang Menyeret Nama Disdikbud Rohil, Masih Dalam Proses Penyelidikan

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Rokan Hilir,- (Jum'at 14/08/2026) Dugaan skandal kepentingan dalam upaya meraih keuntungan pribadi terkait proyek seragam sekolah senilai 6 Miliar, Di tahun 2025 lalu, dan juga indikasi dugaan SPJ Fiktif dalam hal pembelanjaan di kota di bandung, yang kabarnya di tolak oleh pedagang, persoalan tersebut nampaknya menjadi pusat perhatian publik.  Informasi sementara, dalam persoalan ini terhembus kabar tentang  dua nama yang berinisial KS, Dan NR, yang diduga terlibat didalam persoalan tersebut.  Mirisnya, menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Tipikor Polda Riau dan harapan publik jangan sampai perkara ini di 86 kan, publik akan terus mengikuti dan mengawal penanganan perkara ini Menanggapi informasi tersebut, publik langsung melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp terhadap Ade Kuncoro yang merupakan bagian dari Dirkrimsus Polda Riau pada Jum'at  14 Agustus 2026. Dalam keterangan...
Read more »

Aksi Damai Mahasiswa, Tokoh Adat, dan Simpul Kemelayuan di Depan Kantor Agrinas Riau

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Pekanbaru, — Ratusan massa telah berkumpul sejak pagi hari di depan Kantor Agrinas Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan OKM Jamil (belakang MTQ), Selasa (7/4/2026). Mereka terdiri dari mahasiswa, tokoh adat, serta berbagai simpul Kemelayuan yang datang untuk menyuarakan tuntutan keadilan agraria. Aksi damai ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus desakan terhadap pemerintah agar lebih serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria, khususnya yang menyangkut hak ulayat dan konflik lahan yang masih membelit masyarakat adat di Riau. Dengan membawa spanduk dan atribut perjuangan, massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa dan tokoh adat yang menyoroti pentingnya keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hadir dalam aksi tersebut perwakilan masyarakat Rantau Kasai, Batin Tenayan, dan Batin Pengambang yang secara langsung menyuarakan keresahan masyarakat adat ...
Read more »

Suku Sakai di Duri 13 Diserang Karyawan PT SIS, Konflik Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH Memanas

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum| Riau ,— Ketegangan antara masyarakat adat Suku Sakai di kawasan Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, kembali memuncak. Pada Senin, 2 Desember 2025, bentrokan berdarah terjadi antara masyarakat setempat dengan kelompok karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS), dipicu sengketa pengelolaan kebun sawit yang sebelumnya telah disita oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rabu 3 Desember 2025. Kejadian berlangsung di sekitar perkampungan pemda, kawasan Jalan Lintas Raya–Dumai. Bentrokan ini menyebabkan salah seorang warga Suku Sakai mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Latar Belakang Konflik: Kebun Sawit Disita, Panen Tetap Berjalan Satgas PKH sebelumnya menyita kebun sawit PT SIS seluas 732 hektare yang berada di Desa Bumbung dan Pamesi. Sesuai prosedur, aset sitaan tersebut seharusnya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (APN), sebuah badan usaha negara. Namun, penyerahan pe...
Read more »