Polres Dharmasraya Gelar Press Conference, Ungkap Kasus September 2026

Oleh -

 

Dharmasraya(jejakhukum.my.id) – Polres Dharmasraya, Polda Sumatera Barat, menggelar press conference pengungkapan kasus dan penyampaian situasi kamtibmas, di lobi Mako Polres Dharmasraya. Rabu (23/9/2026). 


Kegiatan dipimpin Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., serta dihadiri pejabat utama, Kapolsek jajaran dan awak media.


Kapolres menyampaikan perkembangan situasi kamtibmas serta hasil pengungkapan kasus selama Agustus hingga September 2026.


Selama Agustus 2026, tercatat 69 kejadian gangguan kamtibmas, turun 15 kasus atau 17,86 persen dibandingkan Juli 2026.


Di bidang narkoba, Polres Dharmasraya mengungkap 10 perkara dengan 14 tersangka dan barang bukti sabu seberat 74,87 gram.


Sementara itu, Satreskrim bersama Polsek jajaran mengungkap 14 kasus kriminal, di antaranya pencurian kendaraan bermotor, pencurian, penggelapan dan tindak pidana lainnya.


Dalam Operasi Jaran Singgalang 2026, polisi juga mengungkap sejumlah kasus curanmor, termasuk satu kasus di wilayah Pulau Punjung yang berhasil diungkap kurang dari 12 jam.


Pada bidang tindak pidana korupsi, Polres Dharmasraya menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan korupsi pembayaran insentif petugas pemulasaraan jenazah COVID-19 tahun anggaran 2021–2023. 


Perkara ini, telah menetapkan satu tersangka, dengan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan mencapai Rp 604,600.000juta.


Kapolres juga menyampaikan kondisi lalu lintas serta penanganan karhutla. Tercatat 23 titik kebakaran dengan luas lahan terdampak sekitar 120,8 hektare.


Kapolres mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, waspada terhadap karhutla, serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.


Kapolres turut mengapresiasi peran media sebagai mitra Polri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.


Ia berharap sinergi Polres Dharmasraya, media dan seluruh elemen masyarakat terus terjalin demi menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

(Red)

Postingan populer dari blog ini

Tipikor Polda Riau, Sebut Bahwa Kasus Proyek Seragam Sekolah Senilai 6 Miliar, Yang Menyeret Nama Disdikbud Rohil, Masih Dalam Proses Penyelidikan

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Rokan Hilir,- (Jum'at 14/08/2026) Dugaan skandal kepentingan dalam upaya meraih keuntungan pribadi terkait proyek seragam sekolah senilai 6 Miliar, Di tahun 2025 lalu, dan juga indikasi dugaan SPJ Fiktif dalam hal pembelanjaan di kota di bandung, yang kabarnya di tolak oleh pedagang, persoalan tersebut nampaknya menjadi pusat perhatian publik.  Informasi sementara, dalam persoalan ini terhembus kabar tentang  dua nama yang berinisial KS, Dan NR, yang diduga terlibat didalam persoalan tersebut.  Mirisnya, menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Tipikor Polda Riau dan harapan publik jangan sampai perkara ini di 86 kan, publik akan terus mengikuti dan mengawal penanganan perkara ini Menanggapi informasi tersebut, publik langsung melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp terhadap Ade Kuncoro yang merupakan bagian dari Dirkrimsus Polda Riau pada Jum'at  14 Agustus 2026. Dalam keterangan...
Read more »

Aksi Damai Mahasiswa, Tokoh Adat, dan Simpul Kemelayuan di Depan Kantor Agrinas Riau

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Pekanbaru, — Ratusan massa telah berkumpul sejak pagi hari di depan Kantor Agrinas Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan OKM Jamil (belakang MTQ), Selasa (7/4/2026). Mereka terdiri dari mahasiswa, tokoh adat, serta berbagai simpul Kemelayuan yang datang untuk menyuarakan tuntutan keadilan agraria. Aksi damai ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus desakan terhadap pemerintah agar lebih serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria, khususnya yang menyangkut hak ulayat dan konflik lahan yang masih membelit masyarakat adat di Riau. Dengan membawa spanduk dan atribut perjuangan, massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa dan tokoh adat yang menyoroti pentingnya keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hadir dalam aksi tersebut perwakilan masyarakat Rantau Kasai, Batin Tenayan, dan Batin Pengambang yang secara langsung menyuarakan keresahan masyarakat adat ...
Read more »

Suku Sakai di Duri 13 Diserang Karyawan PT SIS, Konflik Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH Memanas

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum| Riau ,— Ketegangan antara masyarakat adat Suku Sakai di kawasan Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, kembali memuncak. Pada Senin, 2 Desember 2025, bentrokan berdarah terjadi antara masyarakat setempat dengan kelompok karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS), dipicu sengketa pengelolaan kebun sawit yang sebelumnya telah disita oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rabu 3 Desember 2025. Kejadian berlangsung di sekitar perkampungan pemda, kawasan Jalan Lintas Raya–Dumai. Bentrokan ini menyebabkan salah seorang warga Suku Sakai mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Latar Belakang Konflik: Kebun Sawit Disita, Panen Tetap Berjalan Satgas PKH sebelumnya menyita kebun sawit PT SIS seluas 732 hektare yang berada di Desa Bumbung dan Pamesi. Sesuai prosedur, aset sitaan tersebut seharusnya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (APN), sebuah badan usaha negara. Namun, penyerahan pe...
Read more »