Langsung ke konten utama

Dugaan Praktik Pelangsiran Solar Subsidi di SPBU Minas Kembali Jadi Sorotan

Oleh -
jejakhukum.my.id, Kamis (24/9/2026) | MINAS, Riau — Dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Minas, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau kembali menjadi sorotan tajam publik. Aktivitas pengisian berulang oleh kendaraan tertentu yang diduga untuk kepentingan komersial ilegal ini disinyalir telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. 

Kondisi lapangan tersebut memicu pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di tingkat penyalur. Praktek ini dinilai mencederai prinsip keadilan distribusi energi, di mana Solar subsidi seharusnya disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat kelas bawah dan sektor transportasi yang memenuhi ketentuan hukum.

Sebelumnya pada Juni 2026, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan bahwa pengawasan penyaluran BBM subsidi terus diperkuat melalui pengendalian sistem digital QR code serta pengawasan fisik di lapangan. BPH Migas secara terbuka juga mengakui adanya modus penyalahgunaan QR code oleh para pelaku Pelangsiran di berbagai daerah.

Berdasarkan temuan awal di lapangan, terdapat indikasi pola pengisian berulang oleh armada kendaraan yang sama secara mencurigakan. Kendati demikian, pembuktian mengenai keterlibatan aktif maupun unsur pembiaran dari pihak manajemen SPBU masih memerlukan investigasi, Verifikasi data transaksi, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Merespon keresahan masyarakat yang kian meluas, aparat penegak hukum-Khususnya Kapolda Riau-didesak untuk segera mengambil langkah tegas secara objektif. Pemeriksaan menyeluruh disarankan mencakup audit rekaman CCTV SPBU, pencocokan data transaksi digital, keabsahan kepemilikan QR Code, verifikasi identitas kendaraan, hingga pemantauan volume pembelian solar dalam periode tertentu.

Langkah hukum ini dinilai krusial agar persoalan tidak berhenti pada asumsi publik atau informasi sepihak di lapangan. Apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum, penindakan tegas harus dilakukan tanpa pandang bulu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebaiknya, jika tidak ditemukan penyimpangan, hasil pemeriksaan wajib disampaikan secara transparan guna menghindari spekulasi dan tuduhan tanpa dasar.

Hingga rlis berita ini disusun, pihak 
redaksi terus mengumpulkan Fakta-fakta pendukung dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen SPBU serta instansi pengawas terkait untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi resmi secara berimbang.

Guna memastikan keberimbangan berita (cover both sides) dan mendukung program Subsidi Tepat Sasaran Pertamina, ada 3 hal konfirmasi yang dilayangkan kepada pihak Pertamina melalui Surel pcc135@pertamina.com:

1. Bagaimana sistem proteksi digital QR Code Pertamina menyikapi modus pengisian berulang oleh armada kendaraan yang sama di satu SPBU?

2. Apakah ada rencana audit/sanksi khusus dari Pertamina Sumbagut terhadap pihak pengelola SPBU di Minas jika terbukti ada pembiaran aktivitas pelangsiran tersebut?

3. Mengingat identitas pengelola SPBU saat ditemui di lapangan cenderung tertutup, apa tanggapan resmi dari Pertamina?

Dari 3 hal konfirmasi yang diberikan tidak ada Tanggapan atau jawaban dari surel Pertamina pcc135@pertamina, bahkan melakukan ke nomor contak center 136 bebas pulsa, panggilan tidak dapat terhubung hingga berita ini di tayangkan.

Catatan untuk Redaksi (Notes to Editor):

• Tentang Kasus: Laporan ini disusun berdasarkan pemantauan aktivitas distribusi energi bersubsidi dan kelangkaan solar di wilayah Minas, Kabupaten Siak.

• Aspek Hukum: Penyalahgunaan BBM bersubsidi melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

-Tim Redaksi-

Postingan populer dari blog ini

Tipikor Polda Riau, Sebut Bahwa Kasus Proyek Seragam Sekolah Senilai 6 Miliar, Yang Menyeret Nama Disdikbud Rohil, Masih Dalam Proses Penyelidikan

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Rokan Hilir,- (Jum'at 14/08/2026) Dugaan skandal kepentingan dalam upaya meraih keuntungan pribadi terkait proyek seragam sekolah senilai 6 Miliar, Di tahun 2025 lalu, dan juga indikasi dugaan SPJ Fiktif dalam hal pembelanjaan di kota di bandung, yang kabarnya di tolak oleh pedagang, persoalan tersebut nampaknya menjadi pusat perhatian publik.  Informasi sementara, dalam persoalan ini terhembus kabar tentang  dua nama yang berinisial KS, Dan NR, yang diduga terlibat didalam persoalan tersebut.  Mirisnya, menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa kasus tersebut sedang dalam proses penanganan oleh Tipikor Polda Riau dan harapan publik jangan sampai perkara ini di 86 kan, publik akan terus mengikuti dan mengawal penanganan perkara ini Menanggapi informasi tersebut, publik langsung melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp terhadap Ade Kuncoro yang merupakan bagian dari Dirkrimsus Polda Riau pada Jum'at  14 Agustus 2026. Dalam keterangan...
Read more »

Aksi Damai Mahasiswa, Tokoh Adat, dan Simpul Kemelayuan di Depan Kantor Agrinas Riau

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum | Pekanbaru, — Ratusan massa telah berkumpul sejak pagi hari di depan Kantor Agrinas Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan OKM Jamil (belakang MTQ), Selasa (7/4/2026). Mereka terdiri dari mahasiswa, tokoh adat, serta berbagai simpul Kemelayuan yang datang untuk menyuarakan tuntutan keadilan agraria. Aksi damai ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus desakan terhadap pemerintah agar lebih serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria, khususnya yang menyangkut hak ulayat dan konflik lahan yang masih membelit masyarakat adat di Riau. Dengan membawa spanduk dan atribut perjuangan, massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa dan tokoh adat yang menyoroti pentingnya keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Hadir dalam aksi tersebut perwakilan masyarakat Rantau Kasai, Batin Tenayan, dan Batin Pengambang yang secara langsung menyuarakan keresahan masyarakat adat ...
Read more »

Suku Sakai di Duri 13 Diserang Karyawan PT SIS, Konflik Kebun Sawit Sitaan Satgas PKH Memanas

Oleh -
Gambar
Jejak Hukum| Riau ,— Ketegangan antara masyarakat adat Suku Sakai di kawasan Duri 13, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, kembali memuncak. Pada Senin, 2 Desember 2025, bentrokan berdarah terjadi antara masyarakat setempat dengan kelompok karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS), dipicu sengketa pengelolaan kebun sawit yang sebelumnya telah disita oleh Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rabu 3 Desember 2025. Kejadian berlangsung di sekitar perkampungan pemda, kawasan Jalan Lintas Raya–Dumai. Bentrokan ini menyebabkan salah seorang warga Suku Sakai mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Latar Belakang Konflik: Kebun Sawit Disita, Panen Tetap Berjalan Satgas PKH sebelumnya menyita kebun sawit PT SIS seluas 732 hektare yang berada di Desa Bumbung dan Pamesi. Sesuai prosedur, aset sitaan tersebut seharusnya dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (APN), sebuah badan usaha negara. Namun, penyerahan pe...
Read more »