Jejak Hukum | PEKANBARU -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau, H. Rio Kasairy, S.Sos., menilai sudah saatnya Pemerintah Provinsi Riau bersiapelakukan transformasi pendidikan ke arah digital. Langkah ini bisa dimulai dengan mengembangkan kelas e-learning di tingkat SMA negeri.
Menurut Rio, perkembangan teknologi informasi saat ini harus dimanfaatkan sebagai solusi atas persoalan klasik yang terjadi setiap tahun, yaitu keterbatasan daya tampung SMA negeri di tengah melonjakknya jumlah lulusan SMP.
"Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan pembangunan gedung sekolah baru sebagai satu-satunya jalan keluar. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah perlu menghadirkan terobosan yang lebih efektif dan efisien. Salah satunya melalui pengembangan kelas e-learning atau blended learning, yang memadukan pembelajaran tatap muka dan daring," ujar Rio Kasairy.
Rio menjelaskan bahwa penerapan kelas digital ini tidak memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di Riau, tetapi juga dapat menghemat anggaran daerah. Anggaran yang selam ini habis untuk membangun ruang kelas baru, membeli fasilitas, hingga membiayai operasional sekolah bisa dialokasikan ke hal lain yang tidak kalah penting.
"Anggaran yang ada bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas guru, penguatan jaringan internet sekolah, memberi bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, serta pengembangan teknologi pembelajaran. Ini akan jauh lebih bermanfaat dalam jangka panjang," tambahnya.
Selain mendorong kelas digital Rio juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Riau mempertimbangkan untuk mengubah status SMA Handayani menjadi SMA negeri..
"Sepengetahuan saya, aset gedung dan lahan SMA Handayani itu milik Pemerintah Provinsi Riau, yang saat ini pengelolaannya berada di bawah Yayasan Dharma Wanita Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Jika memang status asetnya milik pemerintah daerah, tentu ini jadi peluang bagus yang patut dikaji untuk meningkatkan status sekolah tersebut menjadi SMA Negeri," kata Rio.
Langkah ini, menurut Rio, bisa menjadi solusi cepat dibanding harus membangun sekolah baru dari nol yang memakan proses panjang dan biaya besar.
"Membangun SMA Negeri baru itu butuh perencanaan, pembebasan lahan, pembangunan fisik, penyediaan sarana prasarana, hingga rekrutmen guru. Semua itu butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit. Padahal, kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan terus mendesak setiap tahun," jelasnya.
Ia menilai, kombinasi antara memanfaatkan aset pendidikan yang sudah ada dan pengembangan kelas e-learning bisa menjadi strategi jitu dalam menjawab tantangan pendidikan di Riau saat ini.
"Kita tentu berharap Riau tidak hanya menjadi penonton di era digitalisasi ini. Sebaliknya Riau harus berani menjadi pelopor pendidikan digital di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi dan aset yang telah dimiliki pemerintah daerah, persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri bisa kita atasi secara bertahap tanpa harus membebani keuangan daerah secara berlebihan," pungkas Rio.
Editor: Gurgur Saut.
