Jejak Hukum | Pekanbaru — Adanya hembusan kabar, bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau berencana meniadakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada tahun anggaran 2026. Kabar tersebut menuai reaksi keras dari Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI).
Oleh karena itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PWMOI Riau, Rio Kasairy menyebut, wacana tersebut sangat memprihatinkan dan berpotensi melukai rasa keadilan sosial, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Kalau benar BOSDA ditiadakan lagi pada 2026, ini sungguh miris. Slogan Cerdaskan Anak Negeri akan menjadi sekadar jargon tanpa makna,” ujar Rio kepada awak media di Pekanbaru, Senin (9/1/2026).
Rio menegaskan, Provinsi Riau dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, seperti minyak bumi hingga kelapa sawit. Jadi, alasan penyebab penghapusan BOSDA yang akan dilakukan dinilai tak sejalan dengan semangat pemerataan pendidikan.
Ia juga mengingatkan pemerintah, agar tidak menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan yang baru saja terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).Seorang siswa anak kelas IV SD di NTT nekat mengakhiri hidupnya karena orang tua tak mampu membelikan buku, dan alat tulis, miriskan kejadian tersebut!
“Apakah Dinas Pendidikan Riau tidak bisa berkaca dari peristiwa tersebut?
Jangan sampai kebijakan anggaran justru memicu lahirnya tragedi serupa,” tegasnya.
Menurut Rio, di Riau masih banyak keluarga miskin yang berjuang keras agar anak-anak mereka tetap bisa bersekolah.
Ironisnya, tidak sedikit dari mereka belum tersentuh program bantuan pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kami paham kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Tapi apakah kita tega membiarkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa berhenti sekolah hanya karena kebutuhan dasar pendidikan tidak terpenuhi?” ucap Rio dengan nada prihatin.
PWMOI Riau menegaskan akan terus menyuarakan persoalan ini, dan mendorong pemerintah daerah untuk meninjau ulang kebijakan terkait BOSDA.
“Anak-anak adalah aset bangsa. Mereka adalah masa depan Indonesia. Negara tidak boleh abai, apalagi menyerah, dalam menjamin hak pendidikan mereka,” pungkas Rio.
Editor: Gurgur Saut.
